Parik Malintang, 16 November 2026 — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar Sosialisasi Teknis dan Inspeksi Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Padang Pariaman di kantor Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh DLHPKPP ini dihadiri 26 Kepala SPPG dengan menghadirkan tiga narasumber, Kepala DLHPKPP, Andri Satria Masri, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan.
Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh dapur penyelenggara program MBG memenuhi standar keamanan pangan, higiene sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta ketentuan operasional yang berlaku.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Bupati Padang Pariaman ke sejumlah dapur SPPG yang menemukan beberapa aspek operasional masih perlu dibenahi. Pengawasan juga dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah risiko kontaminasi pangan dan kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan, sekaligus memastikan program MBG berjalan aman dan berkelanjutan.
Sosialiasi dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Taslim Leter. Dalam arahannya, Taslim menegaskan bahwa pengawasan ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pengelola, melainkan sebagai bentuk pembinaan dan pendampingan teknis agar seluruh SPPG memiliki standar operasional yang jelas dan terukur.
"MBG ini adalah program strategis nasional dan menjadi program unggulan Presiden bapak Prabowo, mari kita jaga segala aspek yang melingkupi pengelolaan MBG di masing-masing dapur SPPG. Untuk itu, Satgas MBG ini akan berkolaborasi dengan SPPG agar dapat menjamin mutu produk yang dihasilkan termasuk di dalamnya menjaga lingkungan agar tidak terdampak oleh usaha yang dilakukan SPPG," ujar Taslim.
Dalam paparannya, Andri menjelaskan bahwa pengawasan dari aspek lingkungan difokuskan pada dua hal utama, yakni pengelolaan sampah dan pengolahan air limbah.
"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat. Karena itu, seluruh aspek pendukung operasionalnya harus dikelola dengan baik. Persoalan sampah maupun air limbah yang tidak ditangani secara benar dapat menimbulkan dampak lingkungan dan berpotensi mengganggu keberlangsungan operasional SPPG," ungkap Andri.
Ia menjelaskan bahwa setiap dapur SPPG wajib memiliki sistem pengolahan air limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sistem tersebut perlu dilengkapi dengan penyaring lemak (grease trap), unit pengolahan biologis, baik secara anaerobik maupun aerobik sesuai desain instalasi, serta bak sedimentasi sebelum air hasil olahan dibuang ke lingkungan sesuai ketentuan baku mutu yang berlaku.
Selain itu, pengujian kualitas air limbah perlu dilakukan secara berkala. Pengujian tersebut dapat difasilitasi melalui UPTD Laboratorium Lingkungan DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman. Frekuensi pengujian, parameter yang diperiksa, serta biaya pengujian mengacu pada ketentuan teknis dan tarif retribusi daerah yang berlaku. Untuk layanan pengujian yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tarifnya berkisar antara Rp600.000 hingga Rp610.000 per pengujian.
Dalam pengelolaan sampah, Andri meminta setiap SPPG melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Langkah ini penting untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.
Andri juga menjelaskan bahwa keterbatasan sarana pengangkutan sampah daerah menjadi salah satu tantangan tersendiri. Saat ini, DLHPKPP memiliki enam unit truk pengangkut sampah, dengan empat unit dalam kondisi operasional, serta 20 petugas yang melayani kebutuhan persampahan di 17 kecamatan.
Untuk mendukung pelayanan pengangkutan sampah dari dapur SPPG, pemerintah daerah bersama pengelola membahas dan menyepakati skema pengangkutan tiga kali dalam seminggu, yakni setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, dengan retribusi pelayanan sebesar Rp2.000.000 per bulan untuk setiap dapur. Pembayaran retribusi dilakukan melalui mekanisme penyetoran langsung ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari aspek kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Ilyas Taufik, menyampaikan bahwa sebanyak 26 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Padang Pariaman seluruhnya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut diberikan setelah masing-masing fasilitas memenuhi persyaratan pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), dengan nilai di atas 80.
Selain itu, lebih dari 1.000 penjamah makanan yang bekerja di seluruh SPPG telah mendapatkan pelatihan higiene dan sanitasi melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Pengawasan kami mengacu pada indikator kelayakan higiene dan sanitasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional. Aspek yang diperiksa meliputi kepemilikan SLHS, pengujian kualitas air bersih dan air minum secara berkala, penyimpanan sampel makanan selama dua hari dengan pelabelan yang lengkap, pemisahan gudang penyimpanan bahan pangan basah dan kering, pemeliharaan peralatan dapur, hingga kepatuhan tenaga pengolah makanan dalam menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan celemek," jelas Ilyas Taufik.
Menurutnya, pemenuhan standar tersebut sangat penting untuk mencegah kontaminasi silang, menjaga kualitas makanan, serta mengendalikan faktor risiko yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan maupun KLB keracunan pangan.
Sementara itu, dari aspek penyediaan bahan baku, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, Dian Permata, menyampaikan bahwa pihaknya turut melakukan pengawasan terhadap keamanan bahan pangan, termasuk pengujian residu pestisida pada komoditas pangan asal tumbuhan.
Ia juga mendorong pengelola SPPG untuk memprioritaskan penggunaan bahan baku dari petani dan peternak lokal Padang Pariaman. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mendukung penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat daerah.
"Di samping menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, program ini juga memiliki tujuan ikutan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal. Komoditas seperti beras, telur ayam, dan daging ayam di Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi produksi yang besar. Kami berharap pengelola SPPG dapat memprioritaskan pembelian komoditas tersebut dari petani dan peternak lokal kita," tutur Dian.
Dalam sesi diskusi yang dipandu Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Yopi Basman, sejumlah pengelola SPPG turut menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan operasional sehari-hari.
Kepala SPPG Sungai Limau, Muhammad Iqbal, dan Kepala SPPG Batang Gasan, Fabani, antara lain menyampaikan persoalan keterbatasan lahan penampungan akhir limbah serta kebutuhan penyesuaian anggaran operasional untuk memenuhi standar pengelolaan lingkungan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Satgas MBG Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi, pembinaan, dan pendampingan teknis kepada seluruh pengelola SPPG. Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap fasilitas memenuhi ketentuan keamanan pangan, higiene sanitasi, serta standar pengelolaan lingkungan yang ditetapkan pemerintah.
Melalui kegiatan sosialisasi dan inspeksi ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, dan ibu hamil, tetapi juga dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.