Parik Malintang, 12 November 2026 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatra Barat menyampaikan hasil Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) di Kabupaten Padang Pariaman. Penyampaian hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan exit meeting yang dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (12/11/2026).
Exit meeting dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Hendra Aswara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP), Andri Satria Masri, Inspektur Daerah, Hendri Satria, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Hendri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Nurhayati, dan beberapa pejabat lainnya. Dari Tim Pemeriksa hadir lengkap yang dipimpin oleh Nur Azani sebagai Pengendali Teknis dan Elfi Syukri Ginting sebagai Ketua Tim.
Nur Azani yang akrab dipanggil Zeni menjelaskan bahwa pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 70 hari, terdiri atas 30 hari pemeriksaan pendahuluan dan 40 hari pemeriksaan terinci, mengidentifikasi sejumlah permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah. "Secara garis besar, hasil pemeriksaan mencakup tiga aspek utama, yakni kelembagaan dan pendanaan, pengurangan sampah, serta penanganan sampah," ujar Zeni.
Dalam pemaparannya, Zeni, menjelaskan bahwa pada aspek kelembagaan dan pendanaan masih ditemukan sejumlah kelemahan, terutama terkait belum optimalnya regulasi dan kelembagaan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah.
Selain itu, Zeni juga menyoroti permasalahan validitas data yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), serta belum optimalnya dokumen perencanaan daerah, termasuk Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah.
Permasalahan lainnya berkaitan dengan belum optimalnya penerimaan retribusi pelayanan persampahan. BPK menemukan adanya praktik negosiasi dalam penetapan besaran volume atau kubikasi sampah di lapangan yang berpotensi menyebabkan pemungutan retribusi tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).
"Kami menemukan adanya proses negosiasi penentuan tarif dan kubikasi sampah yang dilakukan di luar ketentuan Perda. Kondisi seperti ini sangat rawan menimbulkan potensi pungutan liar (pungli). Padahal, Perda retribusi sudah disusun berdasarkan kalkulasi dan metodologi yang memadai, sehingga pemungutan seharusnya dilakukan secara akurat sesuai perhitungan baku tanpa negosiasi," jelas Zeni.
Pada aspek pengurangan sampah, BPK mencatat bahwa berbagai upaya pengurangan sampah dari sumbernya belum berjalan optimal. Program pembatasan timbulan sampah di lingkungan perkantoran pemerintah melalui gerakan eco-office, serta berbagai gerakan pengurangan sampah di lingkungan sekolah, dinilai masih perlu ditingkatkan.
Pemanfaatan sarana dan prasarana pengurangan serta pengolahan sampah berbasis masyarakat juga belum berjalan sesuai target perencanaan. Hal tersebut antara lain terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan pengembangan bank sampah di tingkat nagari.
Sementara itu, pada aspek penanganan sampah, BPK mengidentifikasi sejumlah persoalan teknis yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah.
Pertama, pemilahan dan pengumpulan sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya belum dilaksanakan secara optimal. Kedua, sistem pengangkutan sampah belum sepenuhnya didasarkan pada analisis timbulan dan kebutuhan pelayanan. Hal ini terlihat dari belum rutinnya operasional armada pengangkut sampah sesuai jadwal dan rute pelayanan, meskipun dukungan anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan biaya operasional telah dialokasikan.
Ketiga, pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ladang Laweh masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Kondisi ini menjadi perhatian serius karena metode tersebut telah dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara di kawasan sekitar.
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Barat atas pelaksanaan pemeriksaan dan berbagai catatan perbaikan yang disampaikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, mewakili Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan tersebut merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola pengelolaan sampah secara menyeluruh.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim BPK Perwakilan Sumatra Barat. Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami, karena menyentuh berbagai aspek mendasar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan, di bawah koordinasi Inspektorat, serta mengupayakan integrasi langkah-langkah perbaikan tersebut dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara bertahap," ujar Hendra.
Lebih lanjut, Hendra juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan berlangsung terdapat kendala administratif maupun keterlambatan penyampaian dokumen dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia menegaskan bahwa pembenahan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan hanya oleh satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan komitmen dan sinergi lintas sektor.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mendorong koordinasi dan langkah tindak lanjut bersama sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain DLHPKPP, Disdikbud, DPMD, Dinsos, serta RSUD dan Puskesmas.
Melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, diharapkan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman semakin tertata, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, peningkatan pelayanan pengangkutan, optimalisasi retribusi, hingga pembenahan sistem pengolahan di TPA.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertib, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.
