Pariaman, 11 November 2026 — Gabungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Padang Pariaman gelar rapat pembahasan intensif terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan pihak eksekutif salah satunya tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (P2KPKPK) , Rabu (11/11/2026).
Rapat pembahasan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman ini menghadirkan jajaran Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3 DPRD, Bupati diwakili Asisten Rudi Rahmad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKP) Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri, beberapa kepala OPD, para Camat, hingga para Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman.
Berdasarkan laporan pembahasan Pansus 1 DPRD Padang Pariaman, pembentukan Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembahasan regulasi ini ditujukan untuk menata kawasan hunian daerah secara adil dan terencana, sekaligus menjadi payung hukum dalam mengucurkan program dan alokasi anggaran APBD maupun APBN.
Ketua Pansus 1 DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Syahrul Datuk Lung, menegaskan pentingnya akurasi data dan kriteria penetapan lokasi permukiman kumuh agar regulasi ini tepat sasaran dan memberikan perlindungan hukum bagi warga.
"Pansus 1 meminta agar penentuan nagari yang masuk dalam kawasan perumahan dan permukiman kumuh betul-betul ditentukan sesuai dengan kriteria, indikator, serta variabel yang valid dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini harus dikelola dengan baik melibatkan OPD terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Nagari," ujar Syahrul Datuk Lung.
Syahrul juga menyoroti masalah penataan tata ruang perumahan baru dan mengusulkan kewajiban pengembang (developer) untuk menyediakan fasilitas umum khusus, termasuk lahan pemakaman.
"Kondisi di lapangan menunjukkan makin padatnya penduduk. Pengembang perumahan tidak boleh hanya mengandalkan TPU atau pemakaman kaum milik nagari. Kami mengusulkan agar dimasukkan aturan kewajiban alokasi lahan pemakaman sekitar 2 persen bagi pengembang, serta kejelasan jarak teknis sanitasi agar lingkungan permukiman tetap sehat," tegasnya.
Menjawab masukan Syahrul, Kadis LHPKPP Andri memaparkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor 18/Kep/BPP/2024 tertanggal 8 Januari 2024, total luas kawasan kumuh di Kabupaten Padang Pariaman terdaftar seluas 868,93 hektar.
Luas kawasan tersebut terbagi dalam tiga tingkatan kewenangan penanganan:
1. Kewenangan Kabupaten Padang Pariaman (luas di bawah 10 hektar): mencakup 298,42 hektar yang tersebar di 63 kawasan.
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (luas 10–15 hektar): mencakup 241,40 hektar di 20 kawasan.
3. Kewenangan Pemerintah Pusat (luas di atas 15 hektar): mencakup 329,11 hektar di 13 kawasan.
Lebih lanjut Andri menjelaskan bahwa penetapan status kekumuhan suatu kawasan diukur berdasarkan 7 indikator utama sesuai regulasi teknis, yaitu:
1. Kondisi Bangunan Gedung: meliputi tingkat ketidakteraturan, kepadatan tinggi, dan kualitas fisik bangunan yang rendah.
2. Jalan Lingkungan: mencakup cakupan jaringan dan kualitas fisik jalan.
3. Penyediaan Air Minum: ketersediaan akses dan kecukupan kebutuhan air bersih.
4. Drainase Lingkungan: ketersediaan saluran pembuangan dan tingkat genangan air.
5. Pengelolaan Air Limbah: sistem sanitasi dan ketersediaan fasilitas kloset/MCK.
6. Pengelolaan Persampahan: ketersediaan prasarana TPS/TPS3R dan sistem pemilahan sampah.
7. Proteksi Kerawanan Darurat: akses pasokan air dan sarana pemadam kebakaran.
Andri juga merinci klasifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan nilai skor:
Kumuh Ringan (Skor 16–37): Ditangani melalui fokus pembugaran dan perbaikan prasarana dasar.
Kumuh Sedang (Skor 38–59): Ditangani melalui fokus peremajaan kawasan atau permukiman kembali.
Kumuh Berat (Skor 60–80): Menjadi prioritas utama melalui peremajaan total atau permukiman kembali.
Dalam akhir penjelasannya Andri menyebutkan bahwa Ranperda diambil guna memberikan kepastian hukum dan menjamin hak masyarakat atas hunian yang layak, sehat, serta berkelanjutan.
Sementara itu, Rudi Rahmad, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi DPRD dan jajaran OPD. Ia menekankan bahwa Ranperda ini mendesak untuk disahkan sebagai dasar hukum program pembangunan daerah dan kolaborasi dengan pemerintah pusat.
"Kehadiran Ranperda ini sangat penting bagi Pemkab Padang Pariaman. Selain tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK terkait pengelolaan sampah dan lingkungan, Perda ini menjadi dasar hukum resmi bagi Bupati dan jajaran saat menjemput alokasi program serta anggaran di Kementerian Permukiman dan Perumahan maupun dalam APBD 2027 mendatang," ungkap Rudi.
Dukungan juga datang dari tingkat tapak. Wali Nagari Sintuak, Kendri, dan Wali Nagari Lubuk Alung, Landi, menyambut baik keterlibatan pemerintahan nagari dalam pembahasan ini. Mereka berharap Ranperda tidak berhenti pada pemetaan wilayah semata, melainkan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata dan alokasi program pengentasan sampah serta perbaikan drainase di nagari.
