Parik Malintang, 9 November 2026 — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) menggelar rapat Pembahasan Laporan Awal Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Kabupaten Padang Pariaman untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, di Ruang Rapat DLHPKPP, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri, bersama tim konsultan penyusun dan dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Bapelitbangda, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Penyusunan RISPS merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan, kebutuhan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman selama dua dekade mendatang.
Selain sebagai instrumen perencanaan jangka panjang, dokumen RISPS juga menjadi salah satu aspek penting dalam pemenuhan kriteria teknis dan administratif untuk mengakses dukungan pendanaan serta bantuan pembangunan sarana dan prasarana persampahan dari pemerintah pusat.
Dalam pembahasan laporan pendahuluan, tim konsultan memaparkan sejumlah aspek yang akan menjadi bagian dari perencanaan, meliputi inventarisasi dan proyeksi timbulan sampah setiap kecamatan, penentuan skenario pengembangan fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R dan TPST, sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir, hingga penguatan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan nagari.
Masukan OPD: Dokumen Harus Operasional dan Menjawab Permasalahan Daerah
Sejumlah OPD yang hadir memberikan masukan agar dokumen RISPS tidak hanya bersifat normatif dan konseptual, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan persampahan di Kabupaten Padang Pariaman.
Perwakilan Dinas Kesehatan, Taufik, menilai substansi laporan pendahuluan masih perlu dipertajam, terutama terkait langkah-langkah teknis dan bentuk kelembagaan yang akan diterapkan.
"Menurut pandangan kami, dokumen ini masih mengambang dan belum terfokus pada tindakan teknis serta kelembagaan konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan BPBD Padang Pariaman, Dinda, mengingatkan pentingnya memasukkan aspek kebencanaan dalam perencanaan pengelolaan sampah. Kondisi geografis Padang Pariaman yang memiliki kerawanan terhadap banjir dan tanah longsor berpotensi menimbulkan timbulan sampah, material lumpur, serta puing-puing dalam jumlah besar.
"Apakah dokumen RISPS nantinya telah mengakomodasi skenario khusus penanganan sampah dalam situasi darurat maupun pascabencana, khususnya di kawasan permukiman masyarakat terdampak?" tanyanya.
Masukan lainnya disampaikan oleh Kepala Bidang P3K DLHPKPP, Nofirman Basri, yang mendorong agar strategi pengelolaan sampah lebih menitikberatkan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya, terutama rumah tangga.
"Edukasi pemilahan sampah serta penguatan kelembagaan di tingkat nagari perlu menjadi perhatian utama. Program berbasis masyarakat seperti Program Kampung Iklim (Proklim) dan Adipura dapat menjadi bagian dari pendekatan untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat," katanya memberi saran.
Staf PSLB3, Datin, menyarankan agar tim konsultan menggunakan pedoman teknis penyusunan yang relevan dan mutakhir, termasuk mengacu pada standar SUMP/SWMP tahun 2023, sehingga ruang lingkup pekerjaan, tahapan penyusunan, serta keluaran setiap tahapan laporan dapat dirumuskan secara lebih jelas.
Sementara itu, dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dody, menekankan pentingnya memperhatikan aspek regulasi dalam penyusunan dokumen. RISPS diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan produk hukum daerah, termasuk Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan sistem pengelolaan sampah secara terpadu.
Kepastian Lahan dan Komitmen Penyempurnaan Dokumen
Menanggapi berbagai masukan tersebut, perwakilan tim konsultan, Hafiz, menyampaikan apresiasi atas saran dan catatan yang diberikan oleh seluruh OPD. Seluruh masukan akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan laporan antara dan laporan akhir.
"Masukan mengenai perbaikan regulasi, mitigasi sampah bencana, kriteria lahan TPST, hingga edukasi masyarakat akan kami akomodasi dan pertegas pada tahapan pelaporan selanjutnya," jelasnya.
Dalam arahan Kepala DLHPKPP, Andri, menegaskan bahwa penyusunan RISPS harus mampu menghasilkan perencanaan yang realistis, terukur, dan dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi serta kemampuan daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian status hukum dan legalitas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah. Menurutnya, kesiapan lahan, khususnya yang telah memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah, merupakan salah satu aspek penting dalam memenuhi persyaratan pengajuan bantuan pembangunan infrastruktur persampahan kepada pemerintah pusat.
"Syarat utama yang harus kita perhatikan dalam mengusulkan bantuan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dari pemerintah pusat adalah kepastian legalitas lahan. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa lahan yang disiapkan merupakan aset pemerintah daerah dengan status kepemilikan yang jelas dan didukung sertifikat atas nama Pemda," tegasnya.
Ia berharap penyusunan dokumen RISPS ini menjadi momentum bagi Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan sampah di tingkat rumah tangga, penguatan peran masyarakat dan nagari, penyediaan sarana prasarana, hingga pengelolaan tempat pemrosesan akhir.
Melalui perencanaan yang komprehensif dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimistis dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
