Batang Anai, 17 November 2026 – Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman gelar rapat koordinasi bertajuk Penataan Kebersihan, Ketertiban, Keamanan, Kenyamanan, dan Keindahan Wilayah Akses Jalan BIM di ruang rapat Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Padang (Otban), Selasa (17/11/2026).
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan, El Abdes Marsyam dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kab. Padang Pariaman, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat, Dinas Perhubungan Sumatra Barat; PT. Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang BIM; Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Sumatra Barat Kantor BIM; Balai Karantina Kesehatan Kelas I Padang Kantor Wilayah BIM; Polsek Batang Anai; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Padang Pariaman; Satpol PP dan Damkar Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman; Manajemen Hotel Grand Buana Lestari, Kecamatan Batang Anai; Wali Nagari Katapiang, Nagari Kasang.
Rapat membahas langkah konkret penanganan berbagai persoalan di sepanjang koridor jalan akses BIM, mulai dari kebersihan, ketertiban, keselamatan lalu lintas, hingga penataan keindahan kawasan sepanjang kurang lebih 3–4 kilometer. Peserta rapat sepakat membentuk Tim Terpadu Penataan Kawasan Akses Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian bersama di antaranya penumpukan sampah, aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar, bangunan serta warung yang memanfaatkan trotoar, ternak yang berkeliaran, pohon-pohon tua yang berpotensi tumbang, saluran drainase yang tertutup bangunan, serta masih terbatasnya fasilitas penerangan jalan.
Penataan Akses BIM Membutuhkan Kolaborasi Lintas Sektor
El Abdes menegaskan bahwa penataan koridor jalan dari kawasan flyover Bypass menuju BIM membutuhkan keterlibatan seluruh instansi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, kawasan tersebut merupakan salah satu pintu gerbang utama transportasi udara Sumatra Barat sehingga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keindahannya harus menjadi perhatian bersama.
"Penataan kawasan akses bandara tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu instansi. Masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang harus disinergikan. Melalui rapat ini, kita menyepakati pembagian peran yang jelas sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai siapa melakukan apa. Jika seluruh pihak bergerak bersama, kawasan ini akan menjadi lebih bersih, tertib, aman, nyaman, dan indah," tegasnya.
Ia menambahkan, penataan kawasan juga penting untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sekaligus meminimalkan potensi gangguan keselamatan lalu lintas, termasuk risiko pohon tumbang.
DLHPKPP Koordinasikan Aksi Bersama di Lapangan
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi, disepakati Kepala Dinas DLHPKPP, Andri Satria Masri, sebagai penanggung jawab koordinasi pelaksanaan aksi bersama di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Andri mengusulkan pembagian peran dan tanggung jawab lintas instansi melalui sejumlah program aksi terpadu, antara lain:
1. DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman: Mengoordinasikan penanganan kebersihan kawasan, pengangkutan sampah, serta pemangkasan pohon dan vegetasi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
2. BPJN Sumatra Barat: Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan nasional, termasuk penanganan kerusakan perkerasan jalan, pembersihan saluran drainase sesuai kewenangannya, serta pemotongan rumput pada bahu jalan.
3. BPTD dan Kantor Otban Wilayah VI: Mengoordinasikan penataan dan optimalisasi fasilitas pendukung keselamatan transportasi, termasuk penerangan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan sesuai kewenangan masing-masing.
4. Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman: Mendukung penertiban PKL, warung, dan aktivitas yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija), serta mengoptimalkan pengawasan ketertiban umum di kawasan tersebut.
5. Pemerintah Nagari Kasang dan Katapiang: Menggerakkan partisipasi masyarakat melalui edukasi pengelolaan sampah rumah tangga, pencegahan pembuangan sampah sembarangan, dan pengawasan lingkungan di sepanjang koridor akses bandara.
6. Pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya: Berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah secara terpilah, serta mendukung pemeliharaan keindahan kawasan di sekitar tempat usaha masing-masing.
Andri, menyampaikan bahwa pola kolaborasi tersebut diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya operasional pemerintah daerah dalam menangani seluruh persoalan kebersihan dan penataan kawasan.
"Saat ini DLHPKPP melayani kebutuhan pengelolaan kebersihan di 17 kecamatan dan 103 nagari dengan dukungan lima unit truk sampah, yang tiga unit di antaranya dalam kondisi laik operasional, serta 20 petugas kebersihan. Dengan keterbatasan tersebut, tentu tidak memungkinkan seluruh pekerjaan penataan koridor sepanjang kurang lebih tiga kilometer ini ditangani sendiri oleh DLHPKPP," jelasnya.
Karena itu, menurutnya, diperlukan pembagian tanggung jawab yang konkret agar setiap instansi dapat berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk dukungan pemerintah nagari, pengembang, serta pelaku usaha di sepanjang kawasan akses BIM.
Pembenahan Infrastruktur dan Keselamatan Jalan Menjadi Prioritas
Dalam rapat tersebut, perwakilan BPJN, Aris, menjelaskan bahwa pemeliharaan jalan nasional menjadi salah satu fokus penanganan, khususnya pembersihan saluran drainase, pemotongan rumput bahu jalan, dan penanganan kerusakan perkerasan jalan melalui pekerjaan penambalan (patching).
Ia juga menyoroti keberadaan bangunan dan aktivitas usaha yang memanfaatkan bahu jalan serta menutup saluran drainase sehingga berpotensi menghambat aliran air.
"Kami di BPJN memiliki lingkup tanggung jawab pada pemeliharaan jalan nasional, termasuk pembersihan drainase, pemotongan rumput bahu jalan, dan penanganan lubang jalan. Untuk bangunan dan aktivitas usaha yang memanfaatkan ruang jalan serta menutup saluran drainase, diperlukan koordinasi dan penegasan dari instansi yang berwenang. Drainase yang tidak berfungsi dapat menyebabkan genangan dan mempercepat kerusakan badan jalan," ungkapnya.
Selain penanganan infrastruktur, rapat juga membahas sejumlah langkah peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, meliputi:
Pertama, optimalisasi penerangan jalan. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Kantor Otban telah menyelesaikan pemasangan 55 tiang PJU dengan lampu LED/tenaga surya di median jalan, terdiri atas 20 tiang pada 2025 dan 35 tiang pada 2026. Rapat juga membahas penanganan dan pencopotan tiang PJU lama milik BPJN yang sudah rusak dan tidak berfungsi, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan kewenangan pengelola aset.
Kedua, peningkatan keselamatan lalu lintas. Dibahas usulan penambahan fasilitas pengendali kecepatan dan marka kejut pada titik-titik rawan kecelakaan, perbaikan rambu penunjuk arah di kawasan flyover, penataan akses keluar-masuk SPBU agar tidak menimbulkan konflik arus kendaraan, serta penertiban reklame dan bangunan yang berpotensi mengganggu jarak pandang pengguna jalan.
Ketiga, penguatan keamanan dan ketertiban. Rapat mengusulkan pengaktifan kembali pos pengawasan Satpol PP di kawasan flyover untuk mencegah aktivitas balap liar, pemalakan, dan berbagai bentuk gangguan ketertiban umum, khususnya pada malam hari.
Kepala Otban: Akses BIM Merupakan Etalase Sumatra Barat
Kepala Kantor Otban, Purnama Pangalinan, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendorong penataan kawasan akses bandara melalui kolaborasi lintas sektor.
Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan transportasi udara.
"Akses menuju bandara merupakan salah satu etalase Sumatra Barat. Kondisi kawasan ini memberikan kesan pertama bagi masyarakat, wisatawan, maupun investor yang datang melalui BIM. Karena itu, kebersihan, ketertiban, dan kenyamanannya harus kita jaga bersama. Kami mendukung upaya penataan kawasan, termasuk penertiban warung yang memanfaatkan trotoar dan pembenahan kebersihan lingkungan," ungkapnya.
Dukungan terhadap rencana penataan kawasan juga disampaikan oleh perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, Balai Karantina, serta perwakilan pelaku usaha pariwisata, termasuk PHRI dan Hotel Grand Buana Lestari.
Para pemangku kepentingan tersebut menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pembenahan kawasan, khususnya dalam penataan fasilitas pendukung, peningkatan penerangan, serta pengelolaan sampah secara terpilah di lingkungan tempat usaha.
Segera Ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati dan Aksi Lapangan
Sebagai tindak lanjut kesepakatan, pembentukan Tim Terpadu Penataan Kawasan Akses Bandara Internasional Minangkabau akan diproses melalui penyusunan rancangan Keputusan Bupati Padang Pariaman.
Tim ini nantinya akan menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program penataan kawasan, termasuk pembagian tugas, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Dalam waktu dekat, para pihak juga akan menindaklanjuti kesepakatan melalui survei lapangan bersama, aksi gotong royong lintas instansi, pemangkasan pohon yang berisiko tumbang, penanganan sampah, serta koordinasi penertiban bangunan dan aktivitas usaha yang tidak sesuai ketentuan.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap kawasan akses Bandara Internasional Minangkabau dapat tertata lebih baik, sehingga menjadi koridor transportasi yang bersih, aman, nyaman, tertib, dan representatif sebagai pintu gerbang Sumatra Barat.