Padang Pariaman, 8 September 2026 — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 mulai bergulir di Kabupaten Padang Pariaman. Sebanyak 341 rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi sasaran program peningkatan kualitas rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI tersebut.
Pelaksanaan BSPS 2026 ditandai dengan sosialisasi kepada calon penerima bantuan yang mulai dilaksanakan di Nagari III Koto Aua Malintang Selatan, Selasa (8/9).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri, mengatakan BSPS merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya rumah yang layak huni, sehat, aman, dan nyaman.
“BSPS merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah melalui bantuan pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tenaga kerja. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Andri, Selasa (8/9).
Menurut Andri, program BSPS telah dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman sejak 2018. Dalam perkembangannya, ribuan rumah masyarakat telah mendapatkan dukungan peningkatan kualitas melalui program tersebut.
Berdasarkan data alokasi yang tercatat di DLHPKPP, bantuan BSPS yang diterima Kabupaten Padang Pariaman meliputi:
Tahun | Alokasi |
|---|---|
2018 | 290 unit |
2019 | 80 unit |
2020 | 710 unit |
2023 | 97 unit |
2025 | 10 unit |
2026 | 341 unit |
Total data tercatat | 1.528 unit |
Keterangan: Tahun 2021 dan 2023 saat terjadi bencana Pandemi Covid-19 sehingga program tidak dilaksanakan. Sedangkan 2024 tidak dapat program
“Angka tersebut merupakan alokasi yang tercatat dalam data kami. Untuk tahun-tahun tertentu memang tidak terdapat alokasi dalam data yang tersedia,” kata Andri.
Sosialisasi Dimulai di Aua Malintang
Sosialisasi BSPS Tahun 2026 dimulai di Nagari III Koto Aua Malintang Selatan, Selasa (8/9). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan calon penerima memahami mekanisme bantuan, persyaratan, tahapan pelaksanaan, serta kewajiban dalam meningkatkan kualitas rumah.
Sosialisasi selanjutnya dijadwalkan di sejumlah nagari, yaitu:
Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Rabu (9/9);
Nagari III Koto Aua Malintang, Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Kamis (10/9);
Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kamis (10/9);
Nagari Aia Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Jumat (11/9); dan
Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Jumat (11/9).
Andri menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaan pembangunan rumah.
“Calon penerima harus memahami bahwa bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah. Karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima,” ujarnya.
Pemkab Mulai Siapkan BSPS 2027
Di tengah dimulainya BSPS 2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mulai mempersiapkan peluang memperoleh alokasi program serupa untuk Tahun 2027.
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas perkembangan kebijakan nasional di bidang perumahan, termasuk hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian PKP bersama Komisi V DPR RI pada 3 September 2026 yang membahas target Program Bedah Rumah/BSPS Tahun 2027.
Dalam pembahasan tersebut, Kementerian PKP menyampaikan target Program Bedah Rumah/BSPS Tahun 2027 sebanyak 315.000 unit secara nasional, dengan alokasi anggaran sekitar Rp8,67 triliun.
“Dengan meningkatnya target Program Bedah Rumah atau BSPS secara nasional pada Tahun 2027, tentu terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan usulan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di daerah,” ujar Andri.
Menurutnya, peluang tersebut harus diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam pemutakhiran data RTLH, penetapan lokasi prioritas, kesiapan calon penerima, serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
“Data menjadi sangat penting. Kita perlu memastikan data RTLH yang diusulkan benar-benar valid, calon penerima memenuhi kriteria, lokasi siap, dan dokumen pendukung lengkap. Dengan demikian, ketika mekanisme dan kuota daerah untuk Tahun 2027 ditetapkan, kita sudah dalam posisi siap mengusulkan,” jelasnya.
Data RTLH Harus Siap Sebelum Kuota Dibuka
Andri mengatakan pemerintah daerah tidak seharusnya menunggu sampai kuota bantuan ditetapkan untuk mulai menyiapkan calon penerima.
Menurutnya, kesiapan data dan calon penerima sejak awal akan memberikan keuntungan bagi daerah ketika pemerintah pusat membuka mekanisme pengusulan BSPS Tahun 2027.
“Program Bedah Rumah/BSPS Tahun 2027 dengan target nasional 315.000 unit perlu menjadi perhatian kita. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus menyiapkan data, lokasi, dan calon penerima sejak dini serta memastikan seluruh persyaratan dan readiness criteria terpenuhi,” katanya.
Ia menambahkan, BSPS bukan semata-mata program memperbaiki bangunan rumah, tetapi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman.
“Karena itu, kita tidak boleh menunggu sampai kuota ditetapkan baru mulai menyiapkan data. Persiapan harus dilakukan dari sekarang agar ketika kesempatan pengusulan dibuka, Kabupaten Padang Pariaman sudah siap,” tegas Andri.
Dengan dimulainya BSPS 2026 sekaligus persiapan usulan 2027, Pemkab Padang Pariaman berharap penanganan RTLH dapat dilakukan secara berkelanjutan dan semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang layak.
(Sumber data dan informasi: Yondri Lois dan Sukamto Himawan)
